//
Rencana Kerja Kepala Sekolah

Penyusuna  Rencana Kerja Sekolah dengan Orientasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Oleh Kepala Sekolah

Rasionalitas

Pembelajaran merupakan fungsi utama sekolah. Melalui kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah, tujuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional diwujudkan.

Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran. Menggunakan cara berfikir sistem (input-proses-output), maka semua aspek / hal yang ada di sekolah berpengaruh pada kegiatan pembelajaran. Pembelajaran yang efektif umpamanya sangat ditentukan tidak saja oleh kondisi raw input / peserta didik, namun juga ditentukan oleh kondisi guru, ketersediaan bahan ajar, media, dana, teknologi, laboratorium, perpustakaan, sistem pengelolaan sekolah, dan bahkan semua sarana prasarana sekolah dan lingkungan. Oleh karena semua aspek kehidupan sekolah berpengaruh pada kegiatan pembelajaran, maka kepala sekolah dan personil yang ada di sekolah harus mampu mengelola semua aspek tersebut dengan baik.

Perencanaan sekolah umpamanya harus disusun sedemikian rupa memperhatikan semua aspek kehidupan sekolah agar memberi dampak bagi peningkatan mutu hasil belajar peserta didik atau pendek kata dapat meningkatkan kualitas mutu pendidikan yang antara lain ditunjukkan oleh prestasi akademis maupun non akademis peserta didik.

Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan dan dapat menggambarkan bagaimana aktivitas sekolah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. RKJM dan RKAS merupakan salah satu komponen input di sekolah.

Slamet PH menyebutkan bahwa input pendidikan yang menentukan kualitas pendidikan / pembelajaran meliputi: 1) Kebijakan sekolah (visi, misi, tujuan, dan sasaran mutu), 2) Sumberdaya yang tersedia dan siap, 3) Staf / guru yang kompeten dan berdedikasi, 4) Harapan yang tinggi, 5) Focus pada pelanggan, dan 6) Input manajemen berupa tugas yang jelas, rencana yang rinci, aturan main yang jelas, dan sistem pengendalian yang efektif dan efisien (Ditjen Dikdasmen, 2001 : 12).

Sesuai dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007, penyusunan RKJM dan RKAS merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Penyusun RKJM dan RKAS yang baik memerlukan proses yang harus dilakukan dengan cermat dan berbagai sumberdaya yang harus tersedia dan siap. Kepala sekolah harus mampu mempengaruhi, menggerakan, memberdayakan, serta mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan agar memiliki kapasitas yang memadai dan sanggup menyusun RKJM dan RKAS yang focus pada pembelajaran.

Peran Kepala Sekolah dalam Penyusunan RKJM dan RKAS dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Untuk meningkatan kualitas pembelajaran di sekolah peran kepala sekolah sangat menentukan. Oleh karena itu, dalam rangka penugasan guru sebagai kepala sekolah ditetapkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, diantaranya kepala sekolah harus bersertifikasi setelah mengikuti serangkaian pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang. Pendidikan dan pelatihan tersebut untuk mengembangkan dan membekali kepala sekolah dengan kompetensi yang harus dimiliki dalam rangka menjalankan tugas sebagai kepala sekolah.

Berkaitan dengan itu, diterbitkan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Standar kepala sekolah mengatur antara lain kualifikasi umum dan khusus kepala sekolah dan kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan social.

Salah satu kompetensi yang berkait dengan penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran adalah kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai manajer. Kepala sekolah sebagai manajer pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan pengendali organisasi. (Wahjosumidjo, 2005 : 95).

Keberadaan kepala sekolah sebagai manajer sangat diperlukan. Sekolah sebagai organisasi merupakan alat mencapai tujuan, didalamnya berkembang berbagai macam pengetahuan dan sekolah merupakan tempat membina dan mengembangkan karier sumberdaya manusia memerlukan manajer yang mampu merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan agar sekolah dapat mencapai tujuannya.

Stoner, sebagaimana dikutip, Wahjosumidjo (2005 : 96) mengidentifikasi 8 fungsi seorang manajer, yaitu manajer : 1) bekerja dengan, dan melalui orang lain, 2) bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan, 3) dengan waktu dan sumberdaya terbatas mampu menghadapi berbagai persoalan, 4) berfikir secara realistic dan konseptual, 5) menjadi juru penengah, 6) seorang politisi, 7) seorang diplomat, dan 8) pengambil keputusan yang sulit. Untuk dapat melaksanakan fungsi tersebut kepala sekolah harus memiliki 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu technical skill, human skill, dan copseptual skill.

Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 menyebutkan bahwa kompetensi kepala sekolah sebagai manajer, meliputi kompetensi : 1) menyusun perencanaan sekolah, 2) mengembangkan organisasi sekolah, 3) memimpin pendayagunaan sumberdaya sekolah, 4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju sekolah efektif, 5) menciptakan iklim dan budaya sekolah, 6) mengelola guru dan staf, 7) mengelola sarana dan prasarana, 8) mengelola hubungan masyarakat, 9) mengelola peserta didik, 10) mengelola pengembangan kurikulum, 11) mengelola keuangan sekolah, 12) mengelola ketatausahaan, 13) mengelola unit layanan khusus, 14) mengelola sistem informasi sekolah, 15) memanfaatkan kemajuan TIK, dan 16) melaksakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja sekolah.

Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS)

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyebutkan bahwa satuan pendidikan harus membuat perencanaan program dan melaksanakannya dengan transparan dan akuntabel. Kebijakan pendidikan tersebut oleh satuan pendidikan harus dituangkan dalam bentuk 1) rencana kerja tahunan, 2) anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan, dan 3) peraturan satuan pendidikan atau program pendidikan. Sementara itu, dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan menyebutkan sekolah harus menyusun rencana kerja sekolah yang terdiri dari Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Penyusuna RKJM dan RKAS merupakan salah satu pelaksanaan dari empat fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Muhaimin (2009 : 185) menyatakan bahwa pada intinya, rencana program dikembangkan dengan tujuan untuk memperjelas visi yang akan dicapai. Rencana program merupakan upaya untuk mengimplementasikan strategi sekolah dan merupakan proses penentuan jumlah dan sumberdaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana.

RKJM merupakan rencana yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, dalam hal ini empat tahunan, berkaitan dengan mutu lulusan yang akan dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan tersebut. RKJM kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) berupa rencana kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

RKJM dan RKAS sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 19 Tahun 2005 harus mencakup subtansi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007, komponen RJKM dan RKAS, meliputi : 1) kesiswaan, 2) kurikulum dan pembelajaran, 3) pendidik dan tenaga kependidikan, 4) sarana dan prasarana, 5) keuangan dan pembiayaan, 6) budaya dan lingkungan, 7) peran masyarakat dan kemitraan, 8) rencana kerja yang lain.

RKJM dan RKAS harus disusun sekolah dengan tujuan : 1) menjamin perubahan / tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko kecil, 2) mendukung koordinasi pelaku sekolah, 3) menjamin terjadinya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar komponen, 4) menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, 5) mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat, dan 6) menjamin penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (Muhaimin, 2009 : 196).

Oleh karena itu, penyusunan RKJM dan RKAS harus menerapkan prinsip sebagai berikut : 1) berdasar kebutuhan (deman driven), 2) realistic (data driven), 3) memperbaiki prestasi siswa, 4) membawa perubahan lebih baik, 5) sistematis, terarah, terpadu, dan menyeluruh, 6) tanggap terhadap perubahan, 7) bersifat partisipatif, keterwakilan, dan transparan, dan 8) berdasarkan hasil review dan evaluasi.

Sementara itu, dalam rangka melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah, diketahui 7 langkah dalam menyusun rencana pengembangan sekolah, yaitu : 1) mengkaji kebijakan yang relevan, 2) menganalisis kondisi sekolah, 3) merumuskan tujuan, 4) mengumpulkan data dan informasi, 5) menganalisis data dan informasi, 6) merumuskan dan memilih alternative program, dan 7) menetapkan langkah – langkah pelaksanaan (Dit PSMU Depdiknas, 1999 : 56).

Berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2010 proses penyusunan dan pelaksanaan RKJM meliputi tahapan berikut :

  1. Perencanaan, dimana sekolah melakukan analisis konteks, menelaah hasil analisis konteks, merumuskan visi, merumuskan misi, merumuskan tujuan, menetapkan sasaran, merumuskan strategi pelaksanaan.
  2. Pelaksanaan, dimana sekolah melaksanakan dengan program dan alokasi anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam hal terjadi penyesuaian, maka harus segera diberitahukan kepada warga sekolah, agar tujuan dapat tercapai. Kepala sekolah mempertanggungjawabkan pengelolaan program akademik pada rapat dewan pendidik dan bidang non akademik pada rapat komite sekolah dalam bentuk laporan.
  3. Pengawasan, dilakukan tidak saja pada kegiatan pembelajaran namun juga berkaitan dengan pelaksanaan program dan anggaran sekolah secara keseluruhan. Pengawasan sekolah meliputi tindakan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindaklanjut.

Untuk melaksanakan kegiatan ini Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2011, merekomendasikan format yang digunakan sekolah dan menggambarkan subtansi standar nasional pendidikan dengan tahapan penyusunan yaitu evaluasi diri sekolah (EDS), rekomendasi program, prioritas program, kerja, RKJM, dan RKAS. Secara ringkas proses penyusunan berdasarkan format tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Evaluasi Diri Sekolah (EDS) adalah proses dimana sekolah melakukan evaluasi diri secara internal untuk melihat kinerja sekolah berdasarkan standar minimal pendidikan dan standar nasional pendidikan. Hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan rencana kerja sekolah. EDS ini disusun dalam rangka mengetahui : 1) seberapa baik kinerja sekolah, 2) bagaimana cara mengetahui kinerja sekolah, dan 3) bagaimana cara meningkatkan kinerja sekolah. Melalui kegiatan ini sekolah dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan yang harus diperbaiki.

Kedua, berdasarkan hasil EDS sekolah merekomendasikan program kerja dalam rangka pelaksanaan dan perbaikan yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan 8 standar pendidikan.

Ketiga, penetapan rencana prioritas, dimana kegiatan ini dilakukan melalui diskusi bersama dengan stake holder terkait. Kriteria penetapan prioritas antara lain, ialah : 1) kepentingan (relevansinya dengan visi dan misi, pentingnya pengembangan sekolah berkaitan dengan semua factor konteks, 2) keterlaksanaan, yaitu kemampaun sekolah melaksanakan rencana, 3) akseptabilitas, yaitu komitmen sekolah untuk mewujudkannya (LP2KS, 2011 : 7). Keempat, menetapkan Rencana Kerja Jangka Menengah (4 tahunan) dan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS).

Berkaitan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) perlu diperhatikan bahwa keuangan sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan memerlukan dana. Keuangan harus diatur sebaik-baiknya. Dalam manajemen keuangan sekolah terdapat rangkaian aktivitas terdiri dari perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, pengesahan dan penggunaan anggaran sekolah.

Perencanaan keuangan sekolah disesuaikan dengan rencana pengembangan sekolah. Berdasarkan rencana pengembangan sekolah, maka dibuatlah perencanaan keuangan sekolah baik perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang. Bila dianalisis pembuatan perencanaan keuangan, Garner (2004) merumuskan sikuensi perencanaan keuangan sebagai berikut: 1) misi, 2) tujuan jangka panjang(goals), 3) tujuan jangka pendek (objectives), 4) program, layanan, aktivitas, tujuan jangka panjang, tujuan jangka pendek berdasarkan kondisi riil unit sekolah(site-based unit goals / objectives), 5) target: baik outcomes maupun outputs , 6) anggaran (budget) , dan 7) perencanaan keuangan yang strategis (strategic financial plan). Selanjutnya proses / siklus penyiapan perencanaan keuangan yang strategis dapat dilihat pada gambar 4, sebagai berikut :

RKJM_2

(Dit PMPTK, 2007)
Siklus Perencanaan Keuangan

RKAS pada dasarnya berkaitan dengan program pendidikan, berupa : 1) penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam satu periode kebijaksanaan, dan 2) didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan (Wahjosumidjo, 2005 : 315).
Secara khusus terdapat 3 macam pendekatan dalam penyusunan RKAS, yaitu :

  1. Comparative Approach, yaitu pendekatan yang dilaksanakan dengan cara : a) membandingkan laporan atau catatan penerimaan dan pengeluaran antara satu tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya, b) keputusan anggaran didasarkan pada peningkatan tambahan dari satu hal pada waktunya ke hal yang lain.
  2. PPB-ES atau The Planning Programming-Budgeting-Evaluating-System Approach, yang dilaksanakan dengan cara a) menjabarkan tujuan dalam program ke dalam saran – saran khusus, b) menjabarkan ke dalam alat alternative untuk mencapai sasaran, c) menjabarkan nilai (price) masing – masing sasaran, dan d) menjabarkan biaya pelaksanaan dan evaluasi masing – masing program. Termasuk PPBES ialah anggaran berbasis nol atau zero based budgeting.
  3. Fungsional Approach, dalam menyusun anggaran dimulai dari tujuan sekolah dan zero based budgeting yang dimodifikasi dimana program diuji kaitannya dengan tujuan antara putaran satu – lima tahunan (Wahjosumidjo, 2005 : 315).

Penyusunan RKAS dilakukan dengan memperhatikan asas penganggaran antara lain: 1) Asas kecermatan, anggaran harus diperkirakan secara cermat, baik dalam halpenjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam penghitungan, 2) asas terinci, penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas serta dapat membantu unsur pengawasan, 3) asas keseluruhan, anggaran yang disusun mencakup semua aktivitas secara menyeluruh dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran, 4) asas keterbukaan, semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihakyang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya, 5) asas periodik, pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas dan, 6) asas pembebanan.

Proses penyusunan RKAS sebagai perencanaan keuangan sekolah yang dilaksanakan secara partisipatif melalui tahapan 1) kepala sekolah mempelajari visi, misi, dan program sekolah, 2) kepala sekolah mengundang guru dan pengurus komite sekolah menyusun draf RKAS sesuai dengan RKJM dan RKT, 3) kepala sekolah bersama guru, pengurus komite sekolah membahas RKAS, dan 4) RKAS siap digunakan (Dit PMPTK, 2007).

Mengingat tahapan tersebut, nampak bahwa penyusunan anggaran selain sebagai suatu proses partisipatif, tepat, menyeluruh juga bersifat kompetitif dan koordinatif. Sebab dalam proses penganggaran banyak pihak terlibat dan bertanggungjawab, seperti kepala sekolah harus memaksimalkan anggaran untuk sekolah dan unsure – unsur pimpinan dan guru harus memaksimalkan anggaran untuk program dan kegiatannya (Wahjosumidjo, 2005 : 317).

Kualitas Pembelajaran dan Peran Kepala Sekolah, silahkan lihat halaman selanjutnya !

Komentar ditutup.

Arsip

Pengunjung

  • 34,377 hits

Top Rated

Kalender

Desember 2016
S S R K J S M
« Nov    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Masukkan alamat surel Anda untuk berlangganan blog ini dan menerima pemberitahuan tulisan-tulisan baru melalui email.

Bergabunglah dengan 7 pengikut lainnya

%d blogger menyukai ini: